TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar pada 1 hingga 3 Agustus 2025.
Dengan mengangkat tema “Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur,” forum ini menjadi wadah aspirasi publik, khususnya terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam dialog tersebut, masyarakat Kabupaten Berau menyampaikan berbagai persoalan nyata di lapangan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Salah satu keluhan utama yang mengemuka adalah terkait kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah pedalaman dan kampung. Masyarakat meminta agar pengawasan penggunaan APBD bisa lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar.
“Banyak jalan dan jembatan yang rusak parah, bahkan membahayakan warga. Ini bukan soal kenyamanan lagi, tapi keselamatan. Tolong jangan dibiarkan, karena bisa berakibat fatal ke depannya,” ujar salah satu tokoh masyarakat peserta dialog.
Tokoh masyarakat tersebut berharap ada tindakan konkret dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah pedalaman yang selama ini masih terpinggirkan.
Selain persoalan fisik infrastruktur, peserta dialog juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran yang lebih ketat dan terstruktur.
“APBD harus digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar tapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita juga perlu SDM yang kompeten untuk mengelola anggaran ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Mereka menilai bahwa penguatan kapasitas SDM di tingkat birokrasi sangat penting agar perencanaan dan eksekusi program pembangunan bisa lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Isu pendidikan juga menjadi topik hangat dalam dialog tersebut. Masyarakat menyoroti minimnya akses pendidikan di kampung-kampung, terutama tingkat SMA yang sangat terbatas. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas SDM di daerah pedalaman, yang pada akhirnya memperlebar jurang kesenjangan antara wilayah kota dan kampung.
Menanggapi hal tersebut, Makmur HAPK menjelaskan bahwa pembangunan sekolah tingkat SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam mendukung proses awal pembangunan, khususnya dalam menyiapkan lahan yang telah bersertifikat.
“Kami dari DPRD Provinsi siap memperjuangkan pembangunan SMA di Berau. Tapi syarat utamanya, lahan harus sudah siap dan bersertifikat. Ini penting agar proses pembangunan bisa segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” ujar Makmur.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa kunjungan kerja ke kampung-kampung di Berau, aspirasi soal kebutuhan sekolah menengah atas kerap kali disampaikan oleh kepala kampung maupun warga. Banyak anak-anak di pedalaman terpaksa menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk bisa bersekolah.
Melalui kegiatan dialog ini, Makmur HAPK berharap dapat menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa pembangunan yang adil dan merata menjadi komitmen utama yang harus terus diperjuangkan.
“Kita ingin Berau dan Kalimantan Timur maju bersama. Tapi kemajuan itu harus dirasakan oleh semua, bukan hanya sebagian. Pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar lainnya harus jadi prioritas bersama,” kuncinya.
Dialog Rakyat yang digelar selama tiga hari ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang inklusif hanya bisa tercapai jika pemerintah dan rakyat berjalan seiring. (Adv)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
