TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dengan memprioritaskan pencegahan penurunan tipe RSUD dr Abdul Rivai.
Meski dihadapkan pada tekanan keuangan yang berat, Pemkab berupaya agar program optimalisasi fasilitas rumah sakit, terutama Ruang Edelweis, tetap menjadi prioritas dalam APBD Perubahan Tahun 2025.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, mengakui kondisi keuangan daerah tengah mengalami tantangan serius.
Salah satu penyebab utamanya adalah belum cairnya dana kurang salur dari pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai Rp941 miliar.
“Memang dampaknya besar terhadap fiskal daerah,” kata Sapransyah saat ditemui belum lama ini.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa upaya peningkatan layanan RSUD tetap menjadi perhatian utama.
Menurutnya, jika dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disepakati sebagai prioritas, maka penganggarannya sangat mungkin masuk dalam APBD Perubahan.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai prioritas, tentu bisa dialokasikan. Ini akan kita bahas dalam TAPD dan dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS sebelum diserahkan ke DPRD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sapransyah menyebut bahwa Bupati Berau telah memberikan arahan langsung agar isu ini menjadi perhatian khusus.
Pemerintah daerah akan memaksimalkan semua peluang fiskal yang tersedia untuk mencegah penurunan status rumah sakit di penghujung tahun.
“Ini menjadi perhatian utama bupati. Dengan anggaran yang terbatas pun, kami akan berusaha agar tidak sampai ada penurunan tipe layanan,” tegasnya.
Ruang Edelweis sendiri merupakan salah satu unit penting yang dinilai dalam proses akreditasi rumah sakit.
Jika tidak segera ditangani, maka keberlangsungan akreditasi dan tipe layanan RSUD dr Abdul Rivai berisiko menurunnsesuatu yang sangat dikhawatirkan masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, beberapa waktu lalu jajaran Pemkab Berau bersama Ketua dan anggota DPRD Berau telah menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat pencairan dana kurang salur yang hingga kini belum diterima oleh daerah. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
