TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Berau menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan yang dinilai masih belum merata hingga ke wilayah perkampungan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi NasDem, Oktavia, saat membacakan pandangan akhir fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Berau, Senin (30/6/25) kemarin.
Dalam pandangannya, Oktavia menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pelosok.
“Kami pun meminta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan di perkotaan tapi juga menyentuh di perkampungan. Hal itu dikarenakan banyak infrastruktur yang harus dibangun di daerah perkampungan,” ujarnya di hadapan peserta rapat paripurna.
Menurutnya, masih banyak kawasan perkampungan di Berau yang belum tersentuh pembangunan, baik dari sisi jalan, jembatan, maupun fasilitas dasar lainnya.
Padahal, wilayah-wilayah tersebut juga memiliki potensi besar dan kontribusi penting bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti masih minimnya perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Oktavia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang ideal sesuai ketentuan minimal 20 persen dari APBD belum sepenuhnya dimaksimalkan.
“Kami menyoroti pembangunan sektor pendidikan yang belum memaksimalkan 20 persen APBD Kabupaten Berau. Pendidikan di wilayah perkampungan masih terpinggirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga mendesak percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan perangkat daerah dalam sub urusan kebakaran, khususnya yang berkaitan dengan penanganan bencana.
“Raperda terkait pembentukan perangkat daerah dalam sub urusan kebakaran dalam hal penanganan bencana harus segera disahkan agar koordinasi dan tindakan di lapangan menjadi lebih efektif,” kata Oktavia.
Dari sejumlah masukan tersebut, dirinya menyebut bahwa Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, merata, dan berpihak pada masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto
