TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Sebanyak 77 kampung dan dua kelurahan di Kabupaten Berau menerima dana Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) sebesar Rp27,57 miliar.
Dana ini menjadi bukti nyata bahwa upaya menjaga kelestarian hutan kini mulai mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di akar rumput.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan bahwa setiap kampung rata-rata memperoleh alokasi sekitar Rp300 juta.
Ini kata dia, merupakan hasil dari kontribusi masyarakat dalam menjaga tutupan hutan dan menekan emisi karbon selama bertahun-tahun.
“Dulu karbon belum dianggap bernilai ekonomi. Kini, kita sudah bisa melihat langsung hasil dari menjaga hutan: karbon bisa menjadi komoditas yang mendatangkan keuntungan bagi kampung,” ungkap Tenteram.
Lanjutnya, pemberian dana karbon ini didasarkan pada dua kategori utama. Pertama, adalah penghargaan (reward) bagi kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan dan pengurangan emisi karbon. Kedua, berdasarkan performa kampung dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung upaya konservasi.
“Kampung-kampung yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi, serta menjaga keutuhan ekosistem hutan, menjadi prioritas penerima dana,” jelasnya.
Ia menyebut, salah satu wilayah yang menonjol adalah Kecamatan Kelay, yang dikenal memiliki kawasan hutan yang masih terjaga dengan baik. Kawasan ini menjadi percontohan keberhasilan integrasi pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Lebih dari sekadar insentif, dana karbon ini diharapkan menjadi stimulus bagi kampung-kampung untuk mulai mengembangkan inovasi ekonomi berbasis lingkungan.
Diakuinya juga, masyarakat bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat berbagai sektor pembangunan lokal, seperti usaha hutan rakyat, pendidikan, hingga infrastruktur berkelanjutan.
“Kami dorong agar dana ini tidak hanya habis untuk kegiatan konsumtif. Kampung harus memanfaatkannya untuk usaha jangka panjang, misalnya pengembangan hasil hutan bukan kayu, pariwisata berbasis alam, atau penguatan kapasitas SDM,” tuturnya.
Tenteram menambahkan, inisiatif ini menjadikan Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah pelopor dalam pemanfaatan dana karbon untuk kepentingan masyarakat. Konsep pelestarian hutan yang selama ini dianggap tidak berdampak langsung secara ekonomi, kini terbukti bisa berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga kampung.
“Berau membuktikan bahwa menjaga hutan bukan hanya soal idealisme lingkungan, tapi juga jalan menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
