TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Gagasan untuk menerapkan sistem satu pintu dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Berau menuai tanggapan dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK.
Dalam pernyataannya, Makmur menilai ide tersebut sebagai langkah strategis, namun menekankan perlunya kehati-hatian dalam penerapannya.
Menurutnya, sistem satu pintu memang berpotensi memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap arus wisatawan, baik lokal maupun internasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi sistem ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang komprehensif.
“Konsep satu pintu memang menarik dari sisi pengendalian, tapi implementasinya tak semudah itu. Semua aspek harus dipertimbangkan agar tidak justru menyulitkan wisatawan atau pelaku usaha,” ujarnya.
Mantan Bupati Berau dua periode ini juga menyoroti pentingnya menyesuaikan kebijakan tersebut dengan karakteristik lokal.
Ia mencontohkan daerah lain di Indonesia yang lebih terbuka dalam pengelolaan objek wisata, sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara alami dan inklusif.
“Kalau Berau ingin menerapkan sistem satu pintu, harus jelas dulu tujuannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana teknis koordinasinya,” terangnya.
Legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Bontang, Kutim, Berau) ini pun turut menggarisbawahi pentingnya sinergi antarwilayah, khususnya dengan daerah tetangga seperti Kota Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara.
Ia menekankan bahwa sebagian besar wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan melalui jalur dari Kaltara. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi mutlak.
“Tidak bisa kerja sendiri. Harus ada penyatuan visi antarwilayah agar arus wisatawan bisa terkelola dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Bagi Makmur, kenyamanan bukan hanya mencakup akses dan infrastruktur, tapi juga pelayanan yang ramah, rasa aman, dan pengalaman yang menyenangkan.
“Jika wisatawan merasa nyaman, mereka pasti akan kembali. Ini tentu berdampak positif pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar Dinas Perhubungan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau intensif melakukan sosialisasi serta menjaring masukan dari para pemangku kepentingan sebelum kebijakan sistem satu pintu dijalankan.
“Jangan sampai ini hanya jadi slogan. Harus ada tahapan yang jelas, uji coba, dan evaluasi. Jika tidak, bisa jadi bumerang,” pungkasnya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
