TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dalam memperkuat demokerasi masyarakat, Anggota DPRD Berau, Makmur HAPK lakukan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 5 pada 23-25 Mei 2025.
Kegiatan ini bertemakan Prioritas Kebijakan Publik bertempat di Posyandu Karya Bhakti, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur pada Sabtu (24/5/25).
Pada kesempatannya Makmur HAPK menyampaikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan publik di masyarakat.
“Kebijakan publik ini diambil tidak lain untuk mencapai tujuan yang juga untuk masyarakat,” ujarnya.
Dirinya menyebut, dalam pengambilan kebijakan publik memiliki beberapa proses yakni dengan melibatkan beberapa tahapan yakni identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi.
“Aktor yang akan membuat kebijakan publik ini tidak lain ialah pemerintah dengan melibatkan aktor-aktor lain seperti masyarakat sipil, LSM, dan organisasi internasional,” terangnya.
Namun, menurutnya kebijakan publik yang prioritas harus berimplikasi secara luas. Baik, untuk individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Ia pun memaparkan bahwa contoh dari kebijakan itu sendiri seperti kebijakan subsidi BBM, Peraturam tentang larangan berjualan di trotoar, dan pergantian kurikulum pendidikan.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari begitupun untuk masa depan kita,” jelasnya.
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya kebijakan publik prioritas dalam proses pemerintahan. Hal ini agar dalam mengambil kebijakan dapat melihat permasalahan masyarakat yang mana yang kiranya lebih urgent.
“Kebijakan yang baik akan berdampak positif pada masyarakat, misalnya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto
