TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb memperketat pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Kabupaten Berau, khususnya di kawasan wisata unggulan dan daerah perbatasan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi di jalur masuk wisatawan asing.
Kepala Imigrasi Tanjung Redeb, C. Catur Apriyanto, menyatakan bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Untuk itu, pihaknya mengaktifkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang kini sudah terbentuk di seluruh kecamatan, termasuk di daerah strategis seperti Pulau Maratua dan Pulau Derawan.
“Seluruh kecamatan yang menjadi pintu masuk wisatawan asing sudah memiliki Timpora. Ini penting agar kita bisa cepat tanggap jika ada WNA yang masuk tanpa dokumen resmi,” ungkapnya, Sabtu (10/5/25).
Pengawasan terhadap aktivitas wisatawan asing kini dilakukan lebih intensif. Timpora diinstruksikan untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan, mengingat tingginya kunjungan ke objek wisata bahari di Berau yang rawan terhadap pelanggaran administratif.
“Kami sudah arahkan seluruh anggota Timpora untuk rutin turun ke lapangan. Jika ada laporan soal WNA tanpa dokumen lengkap, kami akan langsung melakukan pengecekan,” tegasnya.
Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat. Imigrasi menggandeng Muspika, termasuk Polsek dan Koramil setempat, sebagai mitra strategis dalam pengawasan langsung. Catur menekankan pentingnya komunikasi cepat jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Jika ada WNA mencurigakan, kami minta Muspika segera berkoordinasi. Kami siap turun dan bertindak sesuai prosedur,” katanya.
Fokus pengawasan ditujukan ke pulau-pulau terluar seperti Maratua dan Derawan yang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional. Kawasan ini dinilai rawan karena akses masuknya sulit terpantau.
“Kami ingin pastikan setiap WNA yang masuk ke wilayah tersebut membawa dokumen sah dan memiliki tujuan jelas,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar pemantau, Timpora juga diharapkan aktif dalam pengumpulan data dan pelaporan berkala. Catur menegaskan bahwa tim ini harus menjadi ujung tombak dalam pengawasan keimigrasian di daerah.
“Timpora bukan hanya simbol administratif. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban wilayah kita,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto