TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mengusulkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Penambahan ini dinilai penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kinerja organisasi kampung.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas bagi aparatur kampung serta LKD seperti TP PKK, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Pemasyarakatan Kampung (LPM), hingga Rukun Tetangga (RT) harus menjadi prioritas.
“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk memperkuat peran aparatur dan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugas mereka di tingkat kampung,” ungkap Tenteram, Jumat (10/1/25).
Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa perangkat kampung harus memahami Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sispades) secara mendalam. Untuk itu, pelatihan kembali bagi mereka sangat diperlukan. Tentram juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas bagi bendahara kampung agar pengelolaan keuangan desa semakin transparan dan akuntabel.
“Jika kami bisa mengalokasikan dana dari pengalihan perjalanan dinas, itu akan kami arahkan untuk program pelatihan ini,” ujarnya.
Tenteram juga menyoroti meningkatnya beban kerja kader Posyandu menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Dalam aturan tersebut, Posyandu tidak hanya menangani kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lainnya.
“Peningkatan kapasitas kader Posyandu menjadi prioritas agar mereka dapat melaksanakan tugas baru ini dengan baik,” tegasnya.
Ia pun menyebut, ada tahun 2024, Pemprov Kaltim memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi LKD di Berau, tetapi hanya mencakup 150 orang. Jumlah ini belum cukup untuk menjangkau seluruh anggota LKD di Kabupaten Berau.
“Kami berharap ada solusi agar lebih banyak anggota LKD dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ucapnya.
Selain itu, DPMK Berau juga mempersiapkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk terlibat aktif dalam program makan bergizi gratis, sesuai arahan Kementerian Desa. Kampung-kampung sentra beras dan usaha telur ayam, misalnya, diharapkan menjadi pemasok utama untuk mendukung program tersebut.
“Kami ingin BUMK tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar berkontribusi dalam mendukung program ini,” katanya.
Namun, ia mengakui masih ada kendala, seperti persyaratan memasukkan produk ke dalam e-katalog. Meski begitu, Tentram optimistis bahwa proses ini dapat diselesaikan dan BUMK mampu mengambil peran yang lebih besar.
Dengan peningkatan kapasitas ini, DPMK berharap kinerja aparatur kampung dan LKD semakin baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Berau akan terus mendukung program-program ini agar memberikan dampak positif bagi perkembangan kampung,” kuncinya. (*/)
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
