TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).
Dikutip dari laman resmi Kemenpora.go.id, Menpora RI, Dito Ariotedjo mengatakan bahwa terkait dirinya yang diundang hari ini pada Senin (9/12/2024) sore lalu adalah keinginan Presiden Prabowo untuk memanta update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya terkait peluncuran gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan.
Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nantinya jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan bahwa yang nantinya akan ditambahkan nanti bukanlah jam pelajaran. Melainkan, untuk kegiatan ekstrakurikuler murid-murid di sekolah.
“Bukan pelajaran olahraga yang akan ditambah tapi untuk ekstrakurikuler yang akan ditambah. Kan ada intra maupun ekstrakurikuler,” ucapnya pada Portal Berau belum lama ini.
Mardiatul Idalisah keinginan tersebut merupakan langkah yang tepat. Apalagi nantinya, yang ditambah bukan hanya teori namun lebih kepada praktek-praktek olahraga.
“Mungkin Begini teori yang dikurangi maupun olahraga,” ungkapnya.
Namin hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan pusat karena untuk kurikulum itu diatur dengan cukup kompleks. Sehingga, tidak dapat langsung dirubah dan ditetapkan begitu saja.
“Saya pikir semua masih menunggu apakah olahraga perlu ditambahkan atau pun tidak,” jelasnya.
Kajian terkait penambahan ekstrakurikuler olahraga ini pun, dinilai Disdik Berau telah melalui proses yang cukup panjang. Jadi, ketika diterapkan pun tidak sembarangan, karena telah melalui kajian yang cukup panjang dari Pemerintah Pusat.
“Tentu pihak kami sepakat dan tidak menolak apapun yang menjadi kebijakan Presiden RI, karena hal itu tentunya telah disepakati dan dikaji oleh para pakar,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
