TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Berau dalam mengatasi masalah sosial yang mendesak di daerah.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) lalu.
Dedy, yang juga politisi Partai NasDem, menyampaikan bahwa dalam Rakornas tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan urgensi mengatasi isu besar seperti korupsi, perjudian online, dan narkoba yang menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
“Bapak Presiden dan Wakil Presiden menegaskan perlunya pemberantasan korupsi, judi online, serta narkoba. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama,” ujar Dedy saat dihubungi pada Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut, Dedy menyebutkan bahwa pemerintah pusat berharap penggunaan anggaran daerah dapat lebih optimal, dengan pengawasan ketat agar bantuan APBD dan APBN bisa benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
“Presiden dan Wakil Presiden mengingatkan kami untuk memastikan anggaran yang ada, baik dari APBD maupun bantuan dari APBN, benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengimbau pentingnya komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan DPRD, demi memastikan keputusan pembangunan yang diambil benar-benar menguntungkan masyarakat.
“Saya ingin agar ke depannya, komunikasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal bisa lebih terbuka dan dua arah. Ini penting agar penggunaan anggaran dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Dedy.
Dedy juga menekankan keinginannya untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan masyarakat harus digunakan dengan tepat dan tidak boleh mengendap.
“Saya sangat berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk masyarakat tidak berakhir menjadi SiLPA. Setiap OPD terkait harus tegas mempertanggungjawabkan penggunaannya agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutup Dedy. (Adv)
Editor: Dedy Warseto
