PORTALBERAU, KALTIM – Dalam Forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik menekankan komitmen pemerintah daerah dalam program pembangunan hijau yang fokus pada mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan deforestasi hutan.
Forum SSKE merupakan wadah pertukaran pengetahuan antar negara Selatan yang menghubungkan para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan untuk belajar dari pengalaman satu sama lain.
Serta untuk mengidentifikasi solusi dan kebijakan pembangunan yang bisa diterapkan.
Sesuai tema yang diangkat dalam forum SSKE kali ini, yakni Kebijakan dan Kemitraan untuk Mengurangi Deforestasi dan Mempromosikan Konservasi, Akmal Malik menyebutkan bahwa Provinsi Kaltim siap mendedikasikan diri untuk menjadi pemimpin global dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengendalikan penyebab deforestasi dan degradasi hutan.
“Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektare dan 65 persennya, atau seluas 8,1 juta hektare itu merupakan kawasan hutan dan areal konservasi. Jumlah penduduk kami sekitar 3,9 juta jiwa memiliki keragaman etnik, seni dan budaya, serta agama yang kesemuanya menyatu padu dalam kerukunan masyarakat yang harmonis,” ujar Akmal Malik saat memberikan Sambutan dalam forum SSKE di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (27/5/2024).
Ia menambahkan, pada awal tahun 2009 Pemprov Kaltim telah menyusun dan mendeklarasikan komitmen untuk mewujudkan “Kalimantan Timur Hijau”.
Hal ini diikuti dengan beberapa inisiatif utama dan pengembangan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan Kalimantan Timur Hijau.
Pada tahun 2015, pemerintah pusat memilih Provinsi Kaltim sebagai responden untuk berpartisipasi dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan.
Pemprov Kaltim kemudian melakukan penilaian ulang terhadap sumber-sumber emisi karbon, memperbarui strategi dan kegiatan pengurangan emisi, serta merumuskannya dalam Dokumen Proyek Pengurangan Emisi atau Emission Reduction Program Document (ERPD) FCPF.
“Dalam menjalankan kebijakan cerdik dan sektoral untuk mengurangi emisi, Pemprov Kaltim secara bertahap meningkatkan koordinasi antar-sektoral. Misalnya dengan perusahaan pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan praktik- praktik pengelolaan di tingkat tapak, dan menyusun rencana untuk mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan dari proyek terhadap emisi karbon hutan,” terang Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
Upaya pengurangan emisi telah dilaksanakan melalui beberapa program kerja sama bilateral dan multilateral baik itu dengan pemerintah pusat dan provinsi, LSM, swasta, universitas, dan kelompok masyarakat dimana pengakuan atas kontribusi para pemangku kepentingan menjadi penting dalam proses dialog perencanaan strategi dan implementasi program penurunan emisi.
Dialog-dialog tersebut mencakup diskusi mengenai berbagai isu, seperti FCPF, kelapa sawit berkelanjutan, hutan dengan nilai konservasi tinggi untuk pengembangan kelapa sawit, serta perhutanan sosial, dan menyatukan pengelolaan hutan.
Ia berharap, dengan pelaksanaan SSKE dapat terwujud kolaborasi lokal, regional, dan internasional yang akan meningkatkan kinerja penurunan emisi di Kalimantan Timur.
Serta secara konkrit memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam Forum SSKE di Balikpapan Pakar Lingkungan Hidup Utama Bank Dunia, Franka Braun, Perwakilan Pemerintah Negara Bagian Mato Grosso Brazil,
Ligia Nara Vendramin, Menteri Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, Republik Demokratik Kongo, Ignace Bonda Monza, Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenko Marves, Sugeng Harmono dan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo.
