PORTALBERAU, TANJUNG REDEB, – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menghadiri kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Selasa (2/4/2024).
Dikatakan Madri, kegiatan tersebut diintegrasikan sebagai skala prioritas, karena merupakan program yang dijalankan sesuai SIPD sebagai pijakan dalam menentukan.
“Hasil reses sebenarnya suara masyarakat atau aspirasi yangg sangat mendesak terkinikan harus menjadi kebijakansehingganya terealisasikan. Program pemerintah haruslah selaras sejalan, namanyapemerataan yang berkeadilan, bukan semata- mata memaksakan agar seakan akanprogram pemerintah dituntaskan sesuai visi dan misi kepala daerah,” ucapnya dalam sambutan.
Dijelaskan Madri, paradigma dalam perencanaan terdapat dua sisi yang harus terpenuhi yaitu skala prioritas dan pemerataan.
“Keduanya ini, harus pintar-pintar memberikan porsi di saat kekuatan APBD yang besarannya biasa-biasa saja. Memang skala Prioritas sangat diperlukan dalam perencanaan tapi jangan lupa bahwa skala prioritas hanya berpihak pada sektor tertentu sehingga cenderung mengabaikan pemerataan,” sambungnya.
Sementara untuk pemerataan, dikatakan Madri sebagai bentuk keadilan, pemerataan ini baik, tetapi akan tumpul terhadap sektor dan program apa yang akan disasar sesuai dengan breakdown visi dan misi.
“Jalan tengahnya adalah skala prioritas tetap mendapatkan porsi lebih, tetapiada budget yang diperuntukkan untuk pemeratan dasar agar setiap kampung merasa ada pembangunan, baik fisik maupun non fisik,” jelasnya.
“Pemerataan dasar sebenarnya sudah ada pada dana ADK, hanya kepala kampung harus pandai membuat kegiatan yang lebih banyak belanja publiknya dibandingbelanja operasional. Kalau anggaran masih memungkinkan bagi kampung-kampung yang yang tidak mendapatkan kegiatan fisik, dapat dicarikan paling tidak kegiatan PL atau kegiatan yang dapat di swakelolakan,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan perlu adanya edukasi ke masyarakat, sebab selama ini ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa mereka tak mendapatkan proyek fisik.
Untuk pemerataan kampung-kampung yang tidak mendapatkan proyek fisik sebaiknya pemerataannya dengan proyek-proyek yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara langsung, misal bantuan bibit.
“Kami sarankan kepada eksekutif bahwa saat ini tanaman kelapa sawit secara riil sudah terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani, mestinya ini perlu digenjot. Jangan justru tidak dianggarkan, yang penting perlu dikontrol bahwa yang mendapatkan bantuan bibit adalah petani yang benar-beanr kurang mampu,” tuturnya.
“Kalau dilihat sekarang yang punya modal saja, yang kebun sawitnya tambah luas. Sedangkan yang kurang mampu jauh ketinggalan, ini yag perlu ada terobosan ke sana,” pintanya.
“Harapan saya sebagai Ketua DPRD, minimal satu usulan prioritas dari setiap kampung, perlu diakomodir,” tandasnya. (Adv)
Reporter : Marta
Editor : Dedy Warseto
