TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Beberapa waktu lalu dikediamannya, Ketua DPRD Berau, Madri Pani dikunjungi oleh beberapa Kepala Kampung (Kakam) dari beberapa kecamatan untuk menyampaikan apresiasi terkait usulan yang tidak direalisasikan oleh Pemkab Berau.
Dikatakan Madri, dirinya menyayangkan hal tersebut, menurutnya hal tersebut dikarenakan Pemkab Berau juga masih fokus menyelesaikan 18 program dari Bupati.
“Kita ketahui bersama Pemkab Berau masih fokus menyelesaikan 18 program prioritasnya. Tapi jangan sampai menutup mata dengan keinginan dari masyarakat yang diusulkan lewat Kakam,” ujar Madri, Jumat (3/1/23).
Lanjut Madri, dalam TAPD itu biasa direalisasikan untuk setiap kampung minimal satu usulan prioritas jika anggaran tidak mencukupi. Selain itu Madri juga menyinggung soal Kecamatan Kelay dan Segah yang terjauh. Dimana kedua kecamatan tersebut hanya berharap dari APBD Berau saja.
“Saya berharap khususnya dua kecamatan tersebut mendapat perhatian ekstra,” tuturnya.
Ia menyebut, ketika dirinya beberapa waktu lalu turun ke lapangan seakan-akan Kelay dan Segah dianak tirikan oleh Pemkab Berau dengan jumlah APBD yang masuk tergolong cukup sedikit.
“Saya hanya menyampaikan supaya kedepan Bupati mendapat respon baik dari kepala kampung,” katanya.
Politikus NasDem ini mengatakan, jangan sampai program yang sudah usulan lewat musrenbang justru tidak terealisasi. Ia menyebut seharusnya itu sudah menjdi target dalam menganggarkan program pemerintah.
“Boleh saja merealisasikan janji politik tapi juga harus berpedoman kepada kebutuhan masyarakat melalui musrenbang. karena itu yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat untuk direalisasikan dan boleh saja beriringan tetapi yang paling prioritas adalah aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Madri menambahkan , untuk apa menganggarkan APBD besar kepada SKPD kalau pada akhirnya menjadi Silpa. Dikatakannya, kadang masyarakat dan pemerintah kampung bertanya mengapa setiap mengusulkan tidak ada anggaran tapi di setiap akhir tahun program kerja selalu silpanya tinggi, ini menjdi acuan justru membangun dari desa itu diatas segalanya.
“Bupati maupun anggota DPRD terpilih itu dari rakyat. jadi harus diingatkan kembali uang rakyat kembali ke rakyat,” ucapnya.
Selain itu dirinya juga meminta kepada OPD agar bisa membantu bupati sebagai perpanjangan tangan. Hal ini bertujuan agar keinginan masyarakat yang disampaikan melalui OPD bisa disampaikan kepada Bupati.
“OPD kan perpanjangan tangan bupati. Harus bergerak dan bisa bantu Bupati. Tidak mungkin semua dihandle oleh Bupati,” tandasnya. (Yud/Ded/Adv)
