TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya soroti terkait peningkatan kawasan rawan pangan pada kampung-kampung yang ada di Bumi Batiwakkal.
Diketahui dari data yang diekspose oleh Dinas Pangan Berau beberapa waktu lalu, wilayah rawan pangan di Kabupaten Berau mengalami peningkatan pada Tahun 2022 lalu sebanyak 14 wilayah yang sebelumnya di Tahun 2021 hanya ada dua wilayah saja.
Menanggapi hal tersebut, Wendy menilai hal itu terjadi karena Pemkab Berau telah gagal dalam merencanakan dan menjalankan program-program kerjanya, khususnya dalam penanganan bagi wilayah rawan pangan.
“Tentunya ada penyebab kenapa wilayah rawan pangan di daerah kita bertambah. Semua ada indikator dalam penilaiannya, dalam lima tahun terakhir metodenya tidak berubah,” ungkap Wendy, Kamis (26/1/23).
Politisi Nasdem ini menegaskan bahwa, dirinya sudah sering kali menyampaikan di forum jika dalam pembangunan tidak hanya berupa fisik semata. Tetapi termasuk juga pada ketahanan pangan yang mesti direncanakan dengan baik melalui program-program yang benar.
“Terkait ketahanan pangan tidak bisa kita anggap enteng, kita perlu berikan perhatian khusus lewat program-program yang tepat untuk menangani hal tersebut,” tegasnya.
Penanganan daerah rawan pangan ia nilai penting dan perlu direncanakan dengan baik. Wendy mencontohkan, di Tahun 2022 kemarin salah satu kampung yakni, Kampung Semurut masuk sebagai wilayah rawan pangan, padahal Kampung Semurut itu sendiri merupakan wilayah yang dikenal dengan daerah persawahannya.
“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya tidak ada,” ujarnya.
Wendy mengatakan, sebagai anggota legislatif dirinya mengaku cukup kecewa dengan penambahan jumlah wilayah rawan pangan di Kabupaten Berau. Seharusnya, Pemkab Berau melalui dinas terkait bisa menangani hal tersebut lewat program-program yang tepat.
“Karena mungkin dianggap sepele beginilah hasilnya, daerah rawan pangan di daerah kita bertambah,” katanya.
Wendy menambahkan, pihak dari DPRD Berau kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta instansi terkait untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat dan akan langsung dikerjakan dalam pengentasan wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal ini. Baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, semua cara akan diupayakan.
“Kita upayakan semaksimal mungkin, kita akan kawal anggarannya dan menjadi program prioritas pada APBD perubahan Tahun 2023 maupun APBD murni Tahun 2024,” pungkasnya. (Yud/Ded/Adv)
