TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas membuka pelaksanaan sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau, di Hotel Grand Parama, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kamis (6/10/22).
Sri mengatakan, dirinya mengapresiasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi tersebut.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal kita untuk saling tukar informasi terkait mekanisme penanganan konflik tenurial, terutama yang terjadi di daerah kita ini,” ungkap Sri.
Lanjutnya, diketahui bersama bahwa karakteristik hutan merupakan sumber daya yang sangat bernilai, sehingga tak jarang, akses pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan selalu mengundang konflik.
“Tentunya, konflik tenurial dan sengketa lahan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat komplek,” katanya.
Dirinya menyebut, beberapa di antaranya, berupa ketidakjelasan status kawasan hutan yang menghambat tata kelola hutan, hingga tumpang tindihnya perizinan dan benturan ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengelola tanah, dan beragam persoalan lain.
“Ketidakpastian status lahan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat maupun masyarakat lokal kita yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Tanpa penyelesaian yang menyeluruh, ketidakjelasan status lahan ini akan memicu konflik yang berkepanjangan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dikatakan Sri, negara harus hadir untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam hal ini di Kabupaten Berau dengan mengamankan aset negara di kawasan hutan melalui fasilitasi dan pertemuan di antara pihak terkait dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.
“Kita harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat untuk menghindari adanya konflik,” tuturnya.
Sri berharap, penanganan konflik dapat dilakukan dengan pendekatan humanis, yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Upaya ini pada akhirnya diharapkan juga dapat menjamin akses masyarakat ke sumber daya alam sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang terjadi dan akan terjadi.
“Saya sangat berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sejak awal hingga akhir. Saya optimis, dengan ikhtiar dan sinergitas kita semua, konflik tenurial kawasan hutan di Kabupaten Berau dapat terselesaikan,” pungkasnya. (Yud/Ded)
