TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pekebun sawit keluhkan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kini hanya berkisar Rp 500 per kilogram.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama Dinas Perkebunan (Disbun) bergerak cepat dengan menggelar rapat bersama perwakilan beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kabupaten Berau di Kantor Disbun, Tanjung redeb, Senin (25/7/22).
Sri mengatakan, ia berkomunikasi langsung dengan pihak PKS untuk mencarikan solusi terbaik agar harga TBS bisa dinaikkan kembali. Dilain sisi, PKS mengaku memiliki permasalahan terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang tergolong sulit hingga mengakibatkan harga TBS anjlok.
“Rapat ini kita gelar guna mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan harga TBS tersebut,” ujar Sri.
Bupati mengaku, pihaknya akan berpatokan pada harga TBS yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim sebesar Rp 1.600 per kilogram. Selanjutnya, Bupati menginstruksikan kepada OPD terkait untuk menyampaikan dan mewajibkan para PKS untuk mengikuti harga TBS yang telah ditetapkan oleh Gubernur tersebut.
“Semoga bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Selain itu juga, Bupati mengaku, pihaknya akan menyurati Kementerian terkait agar bisa mencarikan jalan keluar terkait ekspor CPO yang tertahan atau tertampung lama agar bisa segera diekspor.
“Ekspor CPO sudah bisa, hanya saja terkendala antrian oleh pihak lain yang juga mengekspor CPO-nya, sehingga kita belum bisa ekspor. Hal tersebut yang menjadikan PKS menurunkan harga TBS,” jelasnya.
Sri berharap, dengan arahan dan instruksi Gubernur terkait ketetapan HET Rp 1.600 per kilogram, bisa sedikit mengurangi kegelisahan para pekebun sawit di Kabupaten Berau. Sambil berjalan, pihaknya tetap berupaya mencarikan alternatif lain supaya CPO bisa keluar.
Dirinya menambahkan, apabila ada PKS nakal yang tidak mengikuti HET dari Gubernur, ia akan memberikan sanksi tegas kepada PKS tersebut.
Ia juga menyebut Pemkab Berau sudah melakukan komunikasi dengan PKS dalam memperjuangkan nasib para pekebun agar mendapatkan HET tertinggi dari Gubernur Kaltim.
“Semoga bisa sedikit mengurangi beban para pekebun kita. Sambil kita carikan opsi lain terkait kendala yang dialami PKS terkait CPO mereka yang tertahan,” pungkasnya. (yud/mrt)
Subroto Desak Disbudpar Lebih Serius Garap Wisata, Anggaran Rp 2 Miliar Diusulkan
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk meningkatkan keseriusan dalam...
