TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna menyoroti penyaluran dana bantuan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan Pemerintah Pusat yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Berau.
Pasalnya, dana bantuan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, masih belum terserap secara maksimal.
“Sangat disayangkan penyaluran bantuan PBI JK dari pemerintah pusat ini tidak berjalan maksimal,” ujarnya, Selasa (21/6/22).
Untuk mengetahui secara pasti alasan penyaluran yang tidak maksimal itu, Ratna menyebut pihaknya akan meminta kejelasan dari Dinsos Berau dengan mengadakan rapat serta pemaparan data terkait dana bantuan.
“Mengapa sampai banyak yang tidak terpakai anggarannya? Apakah mungkin kriteria penerima banyak yang tidak masuk? Nanti kita akan lakukan pembahasan lebih lanjut bersama Dinsos. Termasuk pemaparan data, berapa yang sudah tersalurkan dan berapa yang belum. Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan Ratna, jika anggaran bantuan tersebut tersisa, maka secara aturan akan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, banyak masyarakat yang membutuhkan anggaran terkait kesehatan. Untuk itu ia meminta kepada Dinsos agar memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada.
“Ada anggaran tapi tidak terpakai, otomatis akan kembali ke pusat lagi. Untuk BPJS dari pusat itu kami meminta pihak Dinsos dapat menyusun datanya terlebih dahulu, berapa yang terealisasi dan berapa yang tidak. Kalau yang dari APBD jelas habis terpakai 100 persen.
Jangan sampai di saat kebutuhan kita tinggi, tapi Silpa juga tinggi,” tandasnya (rzl/mrt)
Fasilitasi Akses BPJS Gratis, Dinkes Sebut Teknis Penggunaan di Faskes Terkait
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berkomitmen memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu....
