TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Terkait kurangnya Tenaga Kesehatan dan BPJS di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Tanjung Redeb, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sarifatul Syadiah angkat bicara, ia mengatakan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar membantu terkait hal tersebut, tetapi tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tentu kita harus bantu, dengan catatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita,” ujarnya, Kamis (31/3/22).
Lanjutnya, apalagi yang berada di dalam rutan tersebut seluruhnya adalah masyarakat Berau tentu pihak pemda harus membantu. Tetapi mengingat kewenangan ada di pusat, pihak DPRD dan pemda tentu akan ikut menyuarakan terkait hal itu dan overload dari rutan tersebut di pusat dan tidak terlalu terpengaruh oleh kewenangan pusat tersebut.
“Kita harus yakin bisa ikut membantu. Walaupun kewenangannya ada di pusat,” katanya.
Terkait over kapasitas juga hingga saat ini diakui Sarifatul pihaknya terus berupaya sampai yang menangani hal tersebut melakukan presentasi dan walaupun akhirnya hingga saat ini belum ada lampu hijau kapan akan terealisasinya penangan over kapasitas di rutan tersebut.
“Kami akan terus coba, baik bantuan Kesehatan, BPJS maupun masalah over kapasitas. Apabila pemda tidak bisa, mungkin bisa melalui aspirasi dari DPRD atau yang lainnya,” bebernya.
Dikatakannya, segala cara akan terus diupayakan untuk membantu, menurutnya bukan hanya soal kewenangan tetapi melihat kemanusiaan dalam saling membantu. Semoga kedepan ada bantuan juga masalah kurangnya dokter dan nakes lain. Tetapi yang utama adalah masalah over kapasitas itu yang paling penting saat ini.
“Kapasitas tidak sampai dua ratus diisi hampir 700 jiwa di dalam rutan tersebut. Paling tidak kedepan adalah realisasi bantuan dari local yang menjadi harapan kami,” tutupnya. (Yud/Ded)
