BIATAN, PORTALBERAU– Wakil Ketua II DPRD Berau mengingatkan anggaran 2022 yang sedang berjalan saat ini merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Musrenbang tahun 2021 dimana Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada 26 februari, saat itu Musrenbang sudah jalan, usulan telah di input oleh kepala-kepala kampung.
Ahmad Rifai mengungkapkan itu merupakan hasil APBD pengesahan yang saat ini berjalan dan itu belum penuh pemerintahan saat ini yang mengelola, pada saat pengusulannya.
“Tetapi anggaran yang kita bahas saat ini, ini murni betul pemerintahan saat ini yang nanti akan kita jalankan di anggaran tahun 2023, anggaran saat ini kemarin kita sempat terpuruk dengan badai covid 19 , kita beberapa kali di surati oleh bu mentri untuk recofusing mudah mudahan untuk anggaran 2023 ini kita terbebas dari covid 19,sehingganya APBD kita betul betul normal,
Dirinya juga mengingatkan 18 program unggulan, bupati dan wakil bupati, ia mengira ini penting yang dibahas pada saat musrenbang.
”Untuk mengingatkan yang nantinya akan kita bahas pada musrenbang kabupaten RKPD dari 18 saya ingin membahas 2 saja dalam program yaitu no 4 dan 14,” Ujarnya.
Dirinya menyebut untuk program no 4 itu sangat dibutuhkan masyarakat saat ini khususnya masyarakat menengah kebawah yaitu BPJS.
“Apalagi saat ini pemerintah atau presiden Joko Widodo meminta hendak membeli tanah harus menggunakan BPJS, Mau apapun menggunakan BPJS Saat ini dan NPWP juga menggunakan BPJS. Jadi semuanya serba digantungkan dengan BPJS, sementara saat ini pelayanan BPJS yang dirasakan masyarakat itu cukup berat,”
Ia mengakui secara langsung mengalami ini pada saat dirinya membantu masyarakat dirumah sakit terkait pelayanan BPJS.
“Oleh karena itu janji kita 18 program unggulan BPJS gratis ini harus betul-betul dimatangkan sehingganya nanti tahun 2023 ini sudah bisa berjalan. Tidak semua masyarakat kita gratiskan BPJS ini yang perlu diberikan pemahaman, pegawai tidak perlu BPJS gratis, TNI-Polri sudah ada BPJSnya, karyawan perusahaan sudah ada jamsostek, yang kita BPJS gratis ini yang kemarin kita layani dengan jamkesda,” Ucap Dia.
“Ini yang kita ganti Jamkesda yang sudah hilang kita ganti dengan BPJS, karena masyarakat kita yang berada dibawah garis kemiskinan tidak mampu pada saat sakit,” Sambungnya.
Ahmad Rifai berharap pelayanan BPJS ini yang sangat penting diberikan kepada masyarakat, oleh karena itu visi misi Bupati dan Wakil bupati sangat tepat di gratiskan BPJS untuk masyarakat terbawah, karena ini yang betul betul yang bisa memberikan simpati kepada masyarakat. (Rzl/Ded)
