TANJUNG REDEB, PORTAL BERAU– Permasalahan pembangunan RS baru di Berau yang masih ada hingga saat ini, haruslah menjadi perhatian penting para pengambil kebijakan. Khususnya untuk masalah lahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Untuk hal ini, Komisi III memberikan masukan kepada Pemkab untuk bisa menggandeng aparat hukum.
“Masalah lahan ini memang yang terpenting dan harus segera dicarikan solusinya. Pemkab bisa menggandeng aparat hukum misalnya kejaksaan. Tetapi yang dalam penyelesaian masalah ini harus tetap diperhatikan masyarakatnya,” terang salah satu anggota Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris, ditemui beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, meskipun nantinya ada bantuan aparat hukum dalam penyelesaian masalah lahan, Pemkab harus tetap fokus pada masyarakat. Kalau memang masyarakat di sekitar lokasi pembangunan RS baru harus diberi ganti rugi maka itu harus dibayar, kalau diberikan tali asih ya diberikan juga.
“Tapi masyarakat juga tidak boleh bersikeras, karena ini juga untuk kepentingan orang banyak. RS yang ada sekarang itu tidak bisa diapa-apakan karena lahannya sempit. Sedangkan untuk lahan lain yang bisa dibangun RS baru juga tidak pasti. Jadi memang harus ada saling pengertian antara kedua belah pihak, Pemkab dan masyarakat,” tambahnya.
Dikatakan politisi PKS ini, masalah lahan sudah urgent untuk diselesaikan sehingga tidak terjadi lagi masalah seperti sebelumnya, dimana anggaran pembangunan sudah disiapkan tapi ternyata malah gagal lelang dan juga gagal pembangunannya.
“Ini sudah 10 tahun berjalan. Kita minta Pemkab betul-betul menyelesaikan soal lahan ini supaya pekerjaan bisa dilelang. Ini juga agar bisa segera mencari sumber pendanaan lain, karena anggaran yang disiapkan baru setengahnya saja. Masih ada Rp 300 miliar lagi yang harus dicari dari total keseluruhan pembangunan Rp 600 miliar,” tegasnya.
Lelang juga harus disegerakan karena menurut Waris, kalau sudah ada berdiri bangunan RS baru itu maka Pemprov akan mau membantu. Apalagi sudah beberapa kali juga Bupati berbicara dengan Gubernur. Bahkan dari DPRD Berau juga sudah menyampaikan ke DPRD Provinsi Kaltim untuk dibantu pembangunan RS itu. (Ded/Adv)
