TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau. Acara tersebut dilaksanakan di Balai Mufakat, Jalan Cendana Tanjung Redeb pada Selasa (23/11/21) pagi tadi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Gazali yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa ia menyambut baik atas terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Prov Kaltim. PUG dan PPRG yang merupakan bagian program kerja dari Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DPPKBP3A Tahun 2021.
“Walaupun kegiatan ini dilaksanakan dalam suasana pandemic, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan upaya yang akan diwujudkan,” tutur Gazali, Selasa (23/11/21).
Gazali menganggap kegiatan ini sangat penting, sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pelatihan/Bimtek PUG dan PPRG yang telah dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Berau pada tanggal 27-28 Oktober 2021 lalu.
“Karena dengan pertemuan ini saya harapkan kita dapat memahami pentingnya PUG dan PPRG di setiap OPD di Kabupaten Berau. Perencanaan responsig gender merupakan perencanaan yang menghasilkan pembangunan yang bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan,” jelasnya.
Menyadari banyak manfaat yang diperoleh dalam kegiatan ini, Gazali mengakui bahwa ia mendukung kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
“Meningkatkan efesiensi operasional organisasi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan seperti stakeholder.” katanya.
Gazali berharap peran OPD dalam program pembangunan yang menjadi program prioritas juga dapat mendukung program unggulan dari kementrian PP dan PA Three Ends, yakni Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan Anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.
“Yang salah satunya adalah Peningkatan Produktivitas ekonimi perempuan, bantuan hukum wanita, turut mengentaskan kemiskinan melalui anggota dan masyarakat di sekitar lingkungan tinggal kita, agar lebih peduli,” tutup Gazali. (Yud/Ded)
