TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahman menuturkan jika fraksi PKS menyetujui terkait perubahan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda) saat sidang paripurna yang dilaksanakan pada, Senin (27/7/2020).
Namun fraksi PKS juga ikut memberikan masukan terkait perda yang telah disahkan khususnya tentang pelaksanaan pertanggung jawaban APBD tahun 2019.
“Tentu prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pernah diterima pemerintah daerah Berau menjadikan kita semua bersyukur dan selalu brbenah diri dab tidak mudah merasa puas dan agar dapat terus mempertahankan hasil yang telah dicapai sebagai bentuk akuntabilitas dan profesionalitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Berau,” jelasnya.
Disebutkan pula, pada pendapatan tahun 2019 pemda Berau mengalami kelebihan target penerimaan dari peningkatan pendapatan asli daerah serta diterimanya kekurangan pembayaran dana bagi hasil pajak dengan dana bagi hasil sumber daya alam tahun sebumnya (2018-red) dari pemerintah pusat.
“Selain itu ada juga sisa anggaran sebesar Rp639 Miliyar belanja yang disebabkan karena efisiensi belanja dari setiap OPD dan dari dana bagi hasil daerah yang belum optimal penyerapannya,” ungkapnya.
“Sementara pada tahun anggaran 2019 terdapat surflus senilai Rp143 juta yang merupakan hasil antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja di sisi lain pelaksanaan program dan kegiatan di beberapa OPD yang perlu dioptimalkan,” katanya.
Untuk itu fraksi PKS menegaskam untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar bisa lebih berdaya guna dan memberikan efek yang besar di kemudian hari bila penyerapan belanja dan pelaksanaan program kegiatan bisa dioptimalkan.
“Untuk itu kami menyarankan agar pemda Berau terus meningkatan nilai realisasi capaian pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, belanja operasi dan belanja modal dari target yang ditetapkan sehingga menurunkan silfa,” ujarnya.
“Fraksi PKS sangat mengapresiasi dokumen raperda ini dapat dijadikan acuan di masa yang akan datang dalam meningkatkan serta menata pelaksanaan dan laporan APBD di Kabupaten Berau demi mencapai kesejahteraan bersama,” lanjut Rahman. ,(ADV/Miko)
