Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menjadi salah satu narasumber diskusi dengan judul “Dilema PSBB, Berkah atau Musibah?” yang digagas oleh Kaltimpost melalui aplikasi zoom, Kamis (7/5/2020).
Selain Wagub Hadi, narasumber diskusi yang diikuti 68 partisipan tersebut ialah Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim Tutuk SH Cahyono, Ketua IDI Kaltim dr. Nathaniel Tandirogang, Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona, Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan dan Ketua Persi Kaltim dr Edy Iskandar.
Diskusi secara online ini membahas mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Pada 16 Maret lalu, sebelum Kaltim terindikasi positif satu orang di Samarinda, Gubernur mengatakan kita lockdown. Artinya lebih daripada PSBB, itu keinginan kita. Kita sampaikan pada rapat pagi di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Ternyata sorenya, Pak Presiden menyatakan kebijakan lockdown adalah kebijakan pusat. Daerah tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Akhirnya kami mengatakan dengan ungkapan kata semi lockdown,” tutur Hadi mengawali materinya, (dikutip dari website pemprov Kaltim)
Artinya, lanjut Hadi, secara kebijakan, Kalimantan Timur menyadari bahwa lockdown atau PSBB adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk memutus rantai wabah corona ini. Secara moril, tidak pernah menolak keputusan PSBB. Namun, ada syarat-syarat dari Kementerian Kesehatan. Terutama terkait dengan laju pertumbuhan Covid-19.
“Saya sependapat dengan Pak Walikota Balikpapan, memang harusnya sudah menerapkan PSBB. Nah, persoalannya kita dihadapkan dengan dua tuntutan. Pertama, persoalan ekonomi. Ada masyarakat yang bekerja secara informal yang tidak bisa makan kecuali harus keluar rumah. Di satu sisi kita juga harus memutus rantai Covid-19. Karena semua pakar menyadari cara yang paling tepat adalah dengan menerapkan stay at home, kebersihan diri, memutus rantai lewat PSBB atau lockdown. Kita menyadari, ini tidak ringan dan tidak gampang,” ujar Hadi.
Terkait perekonomian, lanjut Hadi, catatan untuk Kaltim ada 96.111 Kk yang masuk kategori harus mendapat santunan. Ditambah lagi dengan adanya penutupan dan penundaan berbagai macam kegiatan maka di antara terdampak yaitu yang terkait dengan petani, nelayan, seniman. Di Kaltim diperkirakan jumlahnya sekitar 15 ribu KK yang harus mendapatkan santunan.
“Saya menyadari kita memang sama-sama susah. Karena ini bukan persoalan Kaltim saja, ini persoalan dunia. Bahkan nanti setelah kita menemukan obat atau antivirusnya pun persoalannya tidak akan berhenti begitu saja. Artinya, persoalan ini perlu waktu, setidak-tidaknya setahun ke depan,” ujar Hadi.
Dia mengimbau semua kabupaten dan kota dengan dukungan swasta bekerjasama menanggulangi dampak ekonomi daripada PSBB atau lockdown ini.
“Kami juga meminta kepada masyarakat untuk sama-sama bekerjasama. Karena kalau kita tidak melakukan PSBB atau lockdown, ini tidak akan pernah selesai selama antivirusnya belum ditemukan. Kita berharap dalam pertemuan hari ini kita bisa menemukan langkah-langkah yang terbaik,” ucap Hadi. (yuv/sul/humasprov kaltim)
Sumber Berita dan Foto: Humas Pemprov Kaltim
